10 Warisan Masalah untuk Sisa Jabatan 7 Bulan

​ ​

Mataram (NTBSatu) – Penjabat (Pj.) Gubernur NTB yang baru, Hassanudin mulai bertugas, Senin, 1 Juli 2024. Ia akan memegang jabatan nomor satu di daerah Bumi Gora, hingga terpilihnya gubernur dan wakil gubernur definitif, pada Pilkada November mendatang.

Selama kurang lebih tujuh bulan mengemban amanah nanti, Purnawirawan TNI itu harus menyelesaikan sejumlah tantangan yang diwariskan pendahulunya.

Tantangan itu termasuk yang dibebankan oleh Mendagri, Tito Karnavian saat melantiknya, pekan lalu. Mulai dari tantangan menstabilkan angka inflasi, penurunan angka kemiskinan ekstrem, dan stunting.

Sementara, warisan tantangan dari gubernur dan wakil gubernur definitif periode lalu, serta Pj. gubernur sebelumnya, seperti menyelesaikan utang daerah dan masalah lahan Mandalika. Kemudian, konflik komunal, pernikahan anak, angka rata-rata lama sekolah. Serta, yang terhangat, tantangan netralitas ASN jelang Pilkada dan krisis air bersih di Gili Trawangan, Meno, dan Air.

Penjabat (Pj.) Gubernur NTB, Hassanudin (tengah) meninjau Command Center Diskominfotik Provinsi NTB di hari pertama kerjanya, Senin, 1 Juli 2024. Foto: Dok Diskominfotik Provinsi NTB

Penjabat Sebelumnya tak Fokus

Pengamat Politik dan Pemerintahan, Dr. Alfisahrin, M.Si., mengatakan, sejumlah tantangan itu belum terselesaikan hingga sekarang, karena gubernur maupun Pj. gubernur sebelumnya tak fokus melaksanakan tugasnya.

“Kalau masih ada yang belum terselesaikan, bisa jadi karena mereka kehilangan fokus untuk menyelesaikan masalah yang problematik di NTB. Sehingga, menjadi tidak tuntas,” ungkap Wakil Direktur III Politeknik Medica Farma Husada ini, kepada NTBSatu, Senin, 1 Juli 2024.

Menurutnya, gubernur dan wakil gubernur definitif periode lalu, tak memiliki prioritas dalam menyelesaikan masalah tersebut. Lalu, tidak bisa terselesaikan di era Pj. gubernur sebelumnya, akibat belum matangnya koordinasi dengan seluruh kabupaten/kota di NTB.

“Maka, jika kita melihat pergantian Pj. Gubernur dari Lalu Gita Ariadi ke Hassanudin, menunjukkan pemerintah pusat menginginkan adanya transformasi dan akselerasi penyelesaian masalah di NTB,” jelas Alfin, sapaanya.

Contohnya, pada tiga tantangan dari Mendagri, Tito Karnavian. Provinsi NTB pada awal 2024 mencatatkan angka inflasi 2,77 persen dari target 2,5 persen. Lalu, kemiskinan ekstrem 2,46 persen, dengan target 2024 menjadi 0 persen. Terakhir, angka stunting 24,6 persen dari target 14 persen.

Hassanudin Harus Kreatif

Ketiga tantangan itu masih belum sesuai dengan target pemerintah pusat. Hassanudin pun, harus mampu memetakan dan mengidentifikasi penyebab masalahnya secara komprehensif. Agar dapat terselesaikan atau setidaknya angkanya turun drastis, dari yang ada saat ini.

“Karena kalau hanya mengerjakan yang normatif, saya pikir semua bisa melakukannya. Angkanya pun tidak akan jauh berbeda dengan Pj. gubernur sebelumnya,” kata Alfin.

Begitu juga dengan tantangan penyelesaian utang daerah yang mencapai Rp1,298 triliun. Kemudian, konflik komunal yang kerap terjadi, seperti perkelahian antar kampung. Bahkan, menyebabkan blokade jalan antar daerah.

“Tantangan-tantangan ini harus ada akselerasi penyelesaiannya. Karena berhubungan langsung dengan potret NTB secara nasional, yang akan mempengaruhi kepercayaan orang untuk berinvestasi maupun kunjungan wisata,” ujar Alfin.

Sehingga, Hassanudin harus lebih kreatif memikirkan bagaimana menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada. Misalnya, perlu ada supremasi hukum dalam mencegah pernikahan anak.

Termasuk, mencari cara baru meningkatkan angka rata-rata lama sekolah yang stagnan berada di posisi kelas 7 SMP.

“Jadi masalah di NTB cukup kompleks. Pj. Gubernur baru harus benar-benar menyusun strategi khusus untuk menjamin kondusifitas dan terus melanjutkan pembangunan daerah,” tambah Alfin.

Pengamat Politik dan Pemerintahan, Alfisahrin, yang merupakan Wakil Direktur III Politeknik Medica Farma Husada. Foto: Dok pribadi

Tantangan Pelaksanaan MotoGP dan Pilkada

Selain tiga tantangan dari Mendagri, Hassanudin juga dihadapkan dengan pelaksanaan MotoGP dan Pilkada serentak. Setiap perhelatan ajang balap motor dunia itu, persoalan lahan masyarakat yang belum dibayar selalu muncul.

Alfin berharap kepada mantan Pj, Gubernur Sumatera Utara itu bisa segera menuntaskannya. Sehingga, event internasional tersebut tak hanya memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat kelas menengah ke atas dan sponsor saja.

“Masyarakat kelas bawah juga bisa merasakan dampak ekonominya, memberikan akses pasar dengan hadirnya para tamu dan wisatawan,” terangnya.

Sementara untuk Pilkada, yang perlu menjadi atensi adalah netralitas ASN. Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 45 Mataram ini, mendorong Hassanudin memainkan posisi netral.

“Undang-Undang ASN harus ditegakkan dan menjadi rambu jaga jarak antar ASN dengan kegiatan politik praktis. Jangan sampai ada anggapan Pj. Gubernur yang merupakan representasi pemerintah pusat, menyusun agenda terselubung untuk menguatkan posisi politik aktor tertentu,” kata Alfin.

Krisis Air Bersih di Tiga Gili

Tantangan terakhir yang harus dihadapi Hassanudin, yakni krisis air bersih di Gili Trawangan, Meno, Air (Tramena). Tiga gili itu merupakan destinasi favorit wisatawan ketika berkunjung ke Lombok.

Sayangnya dalam satu bulan belakangan, ketiga destinasi tersebut mengalami krisis air bersih. Dampaknya, sejumlah hotel tutup sementara, agar tidak mengecewakan para tamunya.

Ketua Gili Hotel Association (GHA), Lalu Kusnawan menyampaikan, kondisi air bersih di Gili Trawangan dan Air telah teratasi. Sejak Kamis, 27 Juni 2024, air telah mengalir kembali dengan lancar.

Namun, yang masih menjadi pekerjaan rumah di Gili Meno. Sampai sekarang, belum ada air bersih yang masuk.

“Saya lagi menunggu langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah. Karena tanggal 29 Juni kemarin, saya lihat ada sosialisasi untuk penyiapan air bersih dari PUPR. Tinggal sekarang, seperti apa langkahnya,” jelasnya kepada NTBSatu.

Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) NTB ini berharap, pemerintah daerah segera mengatasi krisis air bersih di Gili Meno. Sebab, air bersih ini tak hanya pengelola hotel dan restoran aja yang membutuhkan.

“Ada masyarakat juga yang harus terpenuhi kebutuhanya. Ini hajat hidup orang banyak,” tegas Ketua DPC PHRI Lombok Utara ini.

Menurut Alfin, permasalahan air bersih di NTB harus menjadi prioritas bagi Pj. Gubernur NTB, Hassanudin. Karena, daerah yang dipimpinnya ini merupakan destinasi pariwisata super prioritas. Sehingga, kenyamanan para wisatawan di NTB, termasuk gili yang menjadi pusat perhatian dunia, harus menjadi utama.

“Tidak boleh gagal untuk menyediakan pasokan air. Kalau masih gagal, berarti tidak serius bekerja. Karena NTB punya sumber dayanya, logistiknya, dan institusinya, tinggal eksekusi,” ungkapnya.

“Kalau masih terjadi krisis air bersih, maka gagal eksekusi,” tambah Alfin.

Gambaran suasana pelabuhan kapal cepat di Gili Trawangan. Foto: Gilang Sakti Ramadhan

Fokus Hassanudin Selama 7 Bulan

Pj. Gubernur NTB yang baru, Hassanudin mengatakan, akan berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam mengemban amanah selama 7 bulan mendatang. Termasuk, dalam menyelesaikan berbagai tantangan, warisan pendahulunya.

“Tugas ini amanah bagi saya. Apapun yang kita lakukan adalah untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya singkat, di hari pertama bekerja.

Atas dasar itu, ia akan melakukan harmonisasi seluruh OPD untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. (JEF)

Artikel 10 Warisan Masalah untuk Sisa Jabatan 7 Bulan pertama kali tampil pada NTBSatu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *